NADIKABAR.COM — Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera mendorong Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan DPR wajib menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal polemik ijazah Gibran.
"Keputusan MK dan MA jelas dan tegas. Fakta yuridis jelas. Sekarang proses politis. Wajib ditindaklanjuti DPR," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, proses politik tersebut merupakan bagian dari good governance. Keputusan yang bakal diambil Gibran, jelas Mardani, merupakan hak Gibran.
"Itu bagian dari good governance kita. Apakah mas Gibran mau mundur monggo itu hak beliau. Tapi proses di DPR harus jalan," tambah Mardani.
Sebelumnya, Hugo mendorong Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, kata dia, Gibran akan dimakzulkan oleh DPR.
"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Andreas mengatakan usulan banyak pihak terhadap Gibran tidak pernah dihiraukan. Dia menyebut Gibran dan para pendukungnya justru ngotot punya ijazah.
"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.
