NADIKABAR.COM — Perjanjian ini menjadi langkah konkret dalam menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional. Melalui skema tersebut, pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia–Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa penandatanganan MOPA menjadi bukti konkret bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Ia menambahkan, pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia yang ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
