PMKRI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan, termasuk hak guna usaha (HGU), perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), serta izin pertambangan di kawasan ekosistem gambut dan hutan.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia hingga Oktober 2026.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10), mengatakan dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing, sedangkan 16 lainnya perusahaan dalam negeri.
"Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat," kata Asep saat itu.
