NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ada sejumlah aturan main sidang etik yang berubah.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Benar (ada Perpol baru)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Berikut poin-poin perubahan dalam Perpol tersebut:
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP
Terdapat tambahan ayat 4a. Bunyinya:
(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsihukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
(5) Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.
(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.
(3) Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.
(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi;b. sama; atauc. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
(3) KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.
(3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi;b. sama; atauc. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar.
(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.
(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor
c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.