NADIKABAR.COM — Setidaknya sebanyak 17 warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut menjadi tentara bayaran Rusia untuk berperang melawan Ukraina.
Kasus ini terungkap setelah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait perekrutan dan pemberangkatan para WNI tersebut.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda DIY, AKBP Sandityo Mahardika, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pria berinisial KRF (27), warga Ciamis, Jawa Barat.
KRF ditangkap di wilayah Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dan ditahan sejak 17 November 2026.
Dari pemeriksaan, kata Sandityo, KRF berperan sebagai agen yang bertugas merekrut sekaligus mengurus pemberangkatan orang-orang yang berminat menjadi tentara bayaran Rusia.
"Di sana ditawarkan menjadi kalau di sini komcad ya, komponen cadangan. Kombatan tentara yang berperang, dalam perang Ukraina-Rusia," kata Sandityo di Mapolda DIY, Sleman, Jumat (20/11).
Sandityo menjelaskan, tawaran menjadi tentara bayaran Rusia tersebut disebarkan melalui media sosial. KRF kemudian bertindak sebagai penghubung antara calon kombatan asal Indonesia dengan agen yang berada di Rusia.
Tidak ada persyaratan khusus bagi calon yang ingin bergabung. Mereka hanya diminta memenuhi kriteria sehat secara jasmani dan rohani.
Sepanjang Juli hingga November 2026, KRF disebut telah membantu memberangkatkan sedikitnya 17 WNI ke Rusia. Mereka berasal dari sejumlah daerah di antaranya dari Banten, Cirebon (Jawa Barat), Jakarta, Kalimantan, dan Yogyakarta.
"Ada 17 orang ini kurang lebih sudah berada di Rusia (lama waktu) tergantung atau bulan apa mereka berangkat," beber Sandityo.
Dari setiap orang yang berhasil direkrut dan diberangkatkan, KRF disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp18 juta.
Ps Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP Wahyu Aji Wibowo, mengatakan KRF sebelumnya juga sempat berniat berangkat ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran pada 2025. Namun, niat tersebut urung dilakukan karena belum siap mental.
Meski gagal berangkat, dia ternyata masih menjalin komunikasi dengan agen di Rusia dan kemudian memanfaatkan jaringan tersebut untuk merekrut orang lain.
"Dia (KRF) ini sebetulnya dulunya akan berangkat (menjadi tentara bayaran), tapi karena mungkin mentalnya kurang, dia takut, balik dan masih ada komunikasi dengan agen-agen yang di sana. Maka ketika di Facebook ataupun di halaman media sosial yang orang Indo tertarik, dijapri sama dia, terus nanti akhirnya dihubungkan ke agen di Rusia," kata Wahyu.
Wahyu mengatakan, aktivitas perekrutan tersebut terungkap melalui patroli siber kepolisian.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, KRF menjanjikan nilai kontrak sekitar Rp500 juta kepada para calon kombatan. Pembayaran dilakukan secara bertahap, ditambah gaji bulanan sebesar Rp50 juta.
Setelah seluruh urusan administrasi selesai, para WNI diberangkatkan ke Rusia menggunakan visa wisata. Perjalanan dilakukan menggunakan pesawat dengan transit di Malaysia atau Singapura. Mereka kemudian langsung menuju lokasi penempatan tanpa terlebih dahulu mendapatkan pelatihan maupun pembekalan mengenai peperangan.
Dalam kesempatan itu, Wahyu memperlihatkan salinan percakapan aplikasi WhatsApp antara KRF dan sejumlah WNI yang direkrutnya. Melalui pesan tersebut, para WNI melaporkan telah tiba di lokasi penempatan. Berdasarkan komunikasi itu, beberapa di antaranya bahkan disebut sudah sempat terlibat dalam pertempuran.
Hingga kini, para WNI tersebut masih dapat dihubungi melalui WhatsApp. Meski demikian, kepolisian belum mengetahui secara pasti kondisi terkini masing-masing dari 17 orang tersebut.
"Kalau untuk kondisi saat ini kita enggak tahu. Tapi kalau udah sampai sana dia pasti ngabarin. (Lapor) ini aku udah udah sampai sini, udah dijemput sama sini, terus aku udah pakai seragam, kayak gitu," imbuh Wahyu.
Polda DIY berencana berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, termasuk upaya mitigasi agar tidak ada lagi WNI yang menjadi korban perekrutan serupa.
Sementara itu, KRF telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPO tersebut. Ia dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VI.