Selain untuk pengaduan kehilangan barang, lanjut dia, posko juga diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota kepolisian saat pengamanan aksi massa.
"Kemudian ada aduan untuk kekerasan anggota Polri. Kabid Propam membuka posko aduan juga di Bidpropam Polda DIY untuk pelanggaran-pelanggaran anggota Polri," ujarnya.
Ia menegaskan terdapat dua posko pengaduan dengan fungsi berbeda, yakni untuk menindaklanjuti laporan mengenai barang yang belum diketahui keberadaannya dan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran anggota Polri saat aksi unjuk rasa pada 10 November.
"Ada dua posko, satu untuk pelanggaran anggota Polri, satu untuk mencari barang bukti yang tidak tahu keberadaannya pada tanggal 10 November," katanya.
