NADIKABAR.COM — Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 orang tersangka melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan.
"Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural," kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Ganis Setyaningrum menjelaskan dari 21 kasus yang diungkap tersebut, pihaknya menangani delapan perkara dengan 14 orang tersangka. Sementara 13 perkara lainnya ditangani polres jajaran dengan 15 orang tersangka.
"Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang," ujar Ganis.
Menurut dia, para tersangka menggunakan sejumlah modus, antara lain menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial. Mereka juga meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Salah satu kasus menonjol adalah dugaan perekrutan pekerja migran nonprosedural dengan tujuan Armenia yang melibatkan 15 orang korban asal Lamongan. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan dengan biaya keberangkatan mencapai Rp75 juta.
Kasus lainnya berupa dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya berkisar Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.
Selain itu, Polda Jatim sedang mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua orang warga negara Indonesia yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.
Melalui koordinasi dengan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Juanda dan Imigrasi, keberangkatan kedua orang WNI tersebut berhasil dicegah di Bandara Juanda. Penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara tersebut.
Kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan pekerja migran nonprosedural sebagai asisten rumah tangga dengan tujuan Singapura dan kawasan Timur Tengah.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai konstruksi hukum masing-masing perkara.
Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran sebelum menerima tawaran pekerjaan. Apabila menemukan indikasi perekrutan pekerja migran secara nonprosedural, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.