NADIKABAR.COM — Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh perlindungan, pendampingan, serta layanan pemulihan secara optimal sesuai kebutuhan.
Langkah tersebut dilakukan seiring penanganan tujuh perkara TPPO dengan 19 tersangka dan 30 korban yang dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo mengatakan penanganan TPPO tidak berhenti pada proses penyidikan perkara, melainkan juga memperhatikan kondisi serta pemulihan korban.
"Koordinasi kami lakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan, baik selama proses hukum berjalan maupun pascapenanganan," kata Rita.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A) DKI Jakarta Nurhayati menjelaskan layanan bagi korban diberikan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan individual.
Layanan tersebut mencakup pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rujukan medis, serta penempatan di rumah aman (safe house).
"Layanan tersebut tersedia dan dapat diakses selama 24 jam penuh dalam seminggu," ujar Nurhayati.
Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan perlindungan menyeluruh, yang mencakup bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, hingga fasilitasi pemenuhan hak restitusi bagi korban.
"Ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang sangat positif. Keterlibatan bersama ini sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan korban berjalan maksimal," tutur Wawan.
Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan selaras. Kepolisian fokus pada proses hukum para pelaku, sementara pemulihan korban diserahkan kepada lembaga yang berwenang.
"Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memprioritaskan pemenuhan hak dan menjaga privasi korban," ungkap Budi.
Polda Metro Jaya turut mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif maupun menyebarkan identitas pribadi para korban. Masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban dugaan TPPO diminta untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Layanan Polisi 110.
