NADIKABAR.COM — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya beserta jajaran Polres menetapkan 19 orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari pengungkapan tujuh perkara.
"Dari pengungkapan ini, kita mendapatkan tujuh perkara, ada 19 tersangka, dan juga 30 korban," kata Dirres PPA-PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan pengungkapan itu merupakan hasil kerja keras jajaran Polda Metro Jaya bersama sejumlah Polres, antara lain Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Polres Metro Depok pada periode Maret hingga November 2026.
Sebanyak 30 korban yang berhasil diselamatkan itu terdiri dari 23 orang laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
Rita membeberkan salah satu kasus menonjol yang diungkap bersama Polres Metro Jakarta Barat dan ditangani Kasat Res PPA-PPO, yakni modus rekrutmen warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran serta membangun benteng pertahanan di Rusia
Dia menyebutkan pelaku menjanjikan uang kontrak sekitar Rp400 juta, gaji Rp40-50 juta per bulan, tunjangan anak Rp3 juta, serta fasilitas pengamanan. Namun, janji tersebut fiktif dan para korban hilang kontak, bahkan ada yang dikabarkan meninggal dunia.
"Namun, dari semua janji ini, hampir seluruhnya tidak terpenuhi," ujar Rita.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan dari total tujuh pengungkapan terbaru tersebut, dua perkara ditangani oleh Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, sedangkan lima perkara lainnya ditangani oleh Polres jajaran.
Dia mengungkapkan modus operandi para pelaku tersebut meliputi perekrutan hingga pengiriman Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja seks komersial atau dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian awal.
"Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen dan pengiriman WNI ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan," tutur Budi.
Dari tujuh perkara yang ditangani, dua berkas perkara di antaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan. Sementara itu, satu perkara sudah memasuki tahap I dan empat perkara lainnya masih dalam proses penyusunan berkas perkara.