Budi mengatakan dari tujuh perkara tersebut, sebanyak dua perkara telah dinyatakan lengkap berkasnya atau P21. Sementara satu perkara masuk tahap pertama, dan empat lainnya masih dalam proses pemberkasan.
"Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan," imbuhnya.
"Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi stakeholder yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini," tambah dia.
