Langkah ini, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Jaringan pendanaan, keuntungan ekonomi, serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana juga harus ditelusuri dan dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.

Terpisah, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Adrian menguraikan, penerapan TPPU dalam perkara ini merupakan bentuk pengembangan penegakan hukum melalui pendekatan 'follow the money', yakni tidak hanya mengejar pelaku yang melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar, tetapi juga menelusuri aliran dana, mengidentifikasi aset, serta mengungkap pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.

"Pendekatan ini menjadi bagian dari implementasi Green Policing Polda Riau melalui strategi Green Financial Crime, yaitu menjadikan instrumen penegakan hukum keuangan sebagai upaya memutus motif ekonomi di balik kejahatan satwa," kata Teddy.

Seperti diketahui, pada 11 Juni 2026 lalu, Polda Riau mengungkap adanya transaksi keuangan fantastis yang berkaitan dengan jaringan perdagangan gading gajah Sumatra. Berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan, penyidik menemukan perputaran dana mencapai Rp1.872.000.000 melalui 34 kali transaksi.