"Saya meminta Kapolresta Pekanbaru agar mendata masyarakat yang terdampak persoalan narkoba, khususnya mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap, termasuk di lima wilayah kampung yang telah teridentifikasi memiliki persoalan peredaran narkoba di Provinsi Riau," imbuhnya.
Dalam pelaksanaanya, Polda Riau berkoordinasi dengan Pemprov dan dinas terkait, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM. Kolaborasi ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak narkoba.
"Selanjutnya, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan dinas terkait, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, untuk menyiapkan program pelatihan, pemberdayaan, serta peluang usaha bagi masyarakat," ungkapnya.
Kapolda berharap dengan adanya program 'Kampung Bersinar' ini masyarakat terlepas dari ketergantungan sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.
"Harapan kita, masyarakat yang sebelumnya terpengaruh narkoba dapat memiliki kegiatan positif, memperoleh pekerjaan, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik," katanya.
Ia menambahkan, upaya Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika tidak melulu dalam penegakan hukum. Namun, Polri juga berkomitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.
"Kita tidak boleh hanya berbicara mengenai penangkapan dan pengungkapan kasus. Kita harus hadir memberikan solusi, mulai dari hulu hingga hilir. Para pelaku peredaran narkoba harus ditindak tegas, sementara masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan harus mendapatkan pendampingan dan kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi," tuturnya.
