Sementara itu, para tersangka dalam perkara TPPO dijerat dengan Pasal 455 dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Selain melakukan penindakan hukum kepada pelaku, kami juga berusaha memulihkan posisi dan kondisi korban agar bisa kembali ke tengah masyarakat (reintegrasi sosial)," jelasnya.
Umar mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Ia mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap generasi muda agar tidak menjadi korban perdagangan orang maupun eksploitasi seksual.