Dalam proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa dalam seluruh proses penanganan perkara, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," kata Henry.
Hingga kini, Bupati Kupang, Yosef Lede yang dikonfirmasi NadiKabar.com belum merespons.
