Penyidik kemudian melengkapi proses penyidikan hingga Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan hasil penyidikan atas nama kedua tersangka telah lengkap.
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, penyidik melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.
Dalam perkara itu, kedua tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain Pasal 80 jo. Pasal 66 dan Pasal 5 huruf a, serta Pasal 83 jo. Pasal 68 dan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, atau Pasal 81 jo. Pasal 69.
Henry mengatakan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural merupakan praktik yang berisiko menjerumuskan masyarakat ke dalam eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.