NADIKABAR.COM — Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi dari pihak eks Ketua KPK, Firli Bahuri terkait rencana pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan pengacara Firli terkait rencana pemeriksaan tersebut.
"Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan. Kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian pada saat waktunya sudah disepakati antara penyidik dengan pihak pengacara Pak FB," kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (16/11).
Berdasarkan catatan, Firli diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Pada 6 Februari 2024, polisi memanggil Firli untuk pemeriksaan, namun ia tak hadir.
Pemanggilan kemudian dijadwalkan ulang di 26 Februari 2024. Kendati demikian, lagi-lagi Firli tidak memenuhi panggilan tersebut.
Selanjutnya, panggilan kembali dilayangkan pada 28 November 2024. Akan tetapi, Firli juga tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.
Budi pun kembali menegaskan bahwa kehadiran penyidik menemui Firli di GOR Bulutangkis beberapa waktu bukan untuk melakukan penangkapan. Melainkan, untuk mengatur soal jadwal pemeriksaan.
"Tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang diamankan. Penyidik, kami ulangi kembali, penyidik menemui saudara FB untuk menyampaikan, mengatur jadwal pemeriksaan atas dua surat panggilan sebelumnya," ucap dia.
Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Namun sejak penetapan tersangka, proses penyidikan dinilai berjalan lambat. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta, namun keduanya dikembalikan karena dianggap belum lengkap.
Belakangan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus yang menyeret Firli. Pengembalian SPDP pada April lalu itu membuat kasus Firli mandek di kepolisian selama dua tahun terakhir.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma kala itu mengatakan SPDP itu dikembalikan lantaran petunjuk jaksa tak kunjung dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya.
"Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025," kata dia kepada wartawan, Jumat (24/4).