NADIKABAR.COM — Tim Joint Investigasi Polda Nusa Tenggara Timur menyita lima jenis barang saat menggeledah rumah jabatan Bupati Kupang YL terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap RWM (21) di rumah jabatan tersebut.

"Penggeledahan dilakukan pada Jumat (20/11) kemarin malam dan sejumlah barang yang disita itu adalah barang-barang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan kekerasan seksual,” kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra saat jumpa pers di Mapolda NTT, Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan barang yang disita itu meliputi kasur busa, dua bantal, satu baju kaos, satu buku mutasi piket, dan satu botol minyak kayu putih.

Henry mengatakan penggeledahan dan penyitaan barang tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian dalam perkara yang kini telah memasuki tahap penyidikan.

"Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan setelah penyidik mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Selain penggeledahan, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta menyusun rencana penyidikan sebagai pedoman penanganan perkara.

Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga telah mengirimkan surat panggilan kepada 18 orang saksi.

Henry mengatakan Tim Joint Investigasi juga meminta keterangan sejumlah ahli, antara lain ahli tindak pidana kekerasan seksual, ahli hukum pidana, psikologi forensik, dan dokter ahli forensik.

Pada Jumat (20/11) siang, penyidik juga kembali memeriksa korban, ibu dan adik kandung korban guna mendalami keterangan serta melengkapi kebutuhan pembuktian.

Terkait pemeriksaan terhadap Bupati Kupang yang dijadwalkan pada Sabtu (21/11) pagi, Henry mengatakan pemeriksaan dibatalkan. Namun, sudah dijadwalkan ulang pada pekan depan setelah izin pemeriksaan diterbitkan.

"Penyidik selanjutnya akan mengatur jadwal pemanggilan yang bersangkutan," tambahnya.

Henry menegaskan Kapolda NTT memberikan ruang dan kewenangan kepada Tim Joint Investigasi untuk bekerja secara independen tanpa tekanan maupun intervensi pihak mana pun.

Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan seksual itu diduga terjadi saat dua orang wanita berinisial EK dan LS mengantar korban berinisial RWM ke rumah jabatan Bupati Kupang YL untuk mendapatkan pekerjaan.

Namun, ketika korban berada di rumah jabatan, peristiwa kekerasan seksual diduga terjadi.

Polda NTT telah menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan.