Terkait jaringan kelompok tersangka, pihak kepolisian masih mendalami lebih lanjut kemungkinan afiliasi mereka dengan kelompok tertentu maupun indikasi adanya dalang yang memberi perintah. Penelusuran intensif sedang berjalan dengan memeriksa perangkat seluler dan rekam jejak digital di akun media sosial tersangka untuk membongkar identitas pelaku lain.
Dari tangan tersangka, petugas menyita botol kaca bekas minuman keras yang telah disimpan selama dua bulan untuk dijadikan molotov. Polisi juga mengamankan potongan kain celana jeans milik MVK yang dijadikan sumbu, selang sepanjang 40 sentimeter, serta satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna hijau yang digunakan pelaku.
MVK dan VS dijerat pasal berlapis terkait penguasaan bahan peledak dan pemufakatan jahat. Polisi menerapkan Pasal 306 KUHP juncto Pasal 17 KUHP serta Pasal 309 KUHP juncto Pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 15 tahun di balik jeruji besi.
Sebelumnya diberitakan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, yakni Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) hingga kelompok masyarakat sipil lain menggelar demonstrasi besar-besaran di bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya, Selasa (10/11).
Pantauan NadiKabar.com di lokasi massa gabungan ini memulai aksinya dengan melakukan longmars dari Kampus B Unair, Jalan Airlangga, Surabaya, menuju Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya, Jalan Gubernur Suryo.
Saat tiba di titik aksi, massa mahasiswa dan masyarakat sipil ini kemudian membundari air mancur hingga membuat empat penjuru jalan yakni Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Yus Sudarso lumpuh total.
Dalam aksinya, massa membentangkan berbagai spanduk bernada protes terhadap pemerintah. Beberapa di antaranya bertuliskan 'asap gratis napas kritis' hingga 'hutan terbakar kebutuhan terdampak bagaimana pemerintah bertindak'.
