NADIKABAR.COM — Beragam peristiwa politik telah terjadi pada, Jumat (25/9), mulai dari Wapres temui pengungsi banjir Solok hingga Presiden turunkan 1.000 prajurit TNI edukasi pencegahan Karhutla, berikut lima berita pilihan untuk Anda baca ulang pada pagi ini:

1. Prabowo turunkan 1.000 perwira TNI edukasi pencegahan karhutla

Presiden Prabowo Subianto menugaskan 1.000 perwira TNI untuk turun ke kabupaten-kabupaten guna memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengundang pakar dan akademisi untuk berdiskusi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

2. Wapres Gibran temui keluarga korban banjir bandang di Solok

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menemui langsung keluarga Dafi Arahman, korban banjir bandang yang meninggal dunia di Kabupaten Solok, Sumatra Barat.

Di hadapan keluarga, Wapres Gibran mengucapkan belasungkawa kepada mereka.

3. Ombudsman: Perlu pemetaan penyelarasan indikator reformasi birokrasi

Ombudsman RI (ORI) menilai perlu dilakukan pemetaan dalam penyelarasan indikator penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan pemetaan dapat dilakukan terhadap instrumen yang digunakan masing-masing lembaga untuk melihat keterkaitan dan pembagian perannya.

4. TNI kontak senjata dengan OPM saat berada Kampung Balamai Atas

Koops TNI Habema terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata saat berada di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Papua Tengah, Jumat.

Dalam siaran pers resmi Koops Habema TNI yang diterima di Jakarta, dijelaskan kelompok bersenjata itu diduga merupakan OPM Kodap VIII/Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya.

5. Bawaslu perkuat kelembagaan lewat gagasan mahasiswa

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI Puadi mengatakan gagasan yang disampaikan mahasiswa dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI Tahun 2026 dapat menjadi masukan untuk memperkuat kewenangan dan kelembagaan Bawaslu.

"Gagasan tersebut ini adalah merupakan satu penambah, menambah kekuatan kita, kelembagaan kita untuk memperkuat kewenangan kita di Bawaslu," kata Puadi di Jakarta, Jumat