Ketua Dewan Pers yang juga pengamat politik, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hak pribadi yang bisa ditinggalkan begitu saja, melainkan amanat dan tanggung jawab politik serta sosial yang diraih melalui proses pemilu dengan biaya mahal.

Karena itu, kata Komaruddin, seorang Wapres tidak bisa seenaknya berhenti di tengah jalan tanpa melalui pertanggungjawaban di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat.

"DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya," ujar Komaruddin dalam pernyataan tertulisnya, Selasa.

5. Dasco respon banyak dukungan jadi Wapres: Mari hormati hak Presiden

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua pihak untuk menghormati hak yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia, saat merespons berbagai dorongan bagi Dasco untuk menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk mengusulkan calon Wakil Presiden untuk dikirim ke MPR RI. Hal itu, kata dia, sudah diatur di dalam undang-undang.

"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden," kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.