NADIKABAR.COM — Beberapa peristiwa menarik yang berkaitan dengan isu politik dan pertahanan terjadi sepanjang sepekan terakhir dari Senin (16/11) sampai Sabtu (21/11).

Berikut ragam berita hukum yang menarik pilihan ANTARA.

1. Menhan minta prajurit selalu hadir untuk layani rakyat

Jakarta (NadiKabar) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta prajurit TNI agar selalu hadir untuk melayani rakyat.

Hal tersebut dikatakan dalam akun Instagramnya @sjafrie.sjamsoeddin saat mengunjungi prajurit di markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 920/Lasalaga di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (16/11).

2. DPR setujui pengesahan RUU Perampasan Aset.

Jakarta (NadiKabar) - Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU

3. Anggota DPR dorong pembenahan data negara hadapi populasi menua

Jakarta (NadiKabar) - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pembenahan tata kelola data negara melalui Satu Data Indonesia sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) atau aging population.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 26,78 juta jiwa atau 9,93 persen dari total penduduk. Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga melampaui 20 persen pada 2050.

4. Menhan: Pembangunan batalyon di 514 kabupaten/kota bukan militerisasi

Jakarta (NadiKabar) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan batalyon infanteri teritorial pembangunan di 514 kabupaten/kota bukan merupakan upaya militerisasi daerah.

Menurut dia, pembangunan itu merupakan implementasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Koalisi buruh apresiasi DPR atas pengesahan UU Ketenagakerjaan

Jakarta (NadiKabar) - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengapresiasi DPR atas pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan koalisi buruh yang diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.