NADIKABAR.COM β Politikus Partai NasDem Arif Rahman menilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mengemban jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Arif, Dasco memiliki pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan serta kemampuan komunikasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk mendampingi presiden dan menjaga stabilitas pemerintahan.
"Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas dan rekam jejak yang sangat memadai untuk posisi Wakil Presiden. Beliau adalah figur yang dapat diterima oleh semua kalangan, baik di tingkat elite politik, lembaga negara maupun elemen masyarakat luas," ujar Arif dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Ia menilai pengalaman Dasco di parlemen menjadi modal untuk mengonsolidasikan berbagai kepentingan politik dan kemasyarakatan.
"Kunci keberhasilan pembangunan nasional terletak pada soliditas dan sinergi seluruh komponen bangsa. Prof. Dasco telah membuktikan kapasitasnya sebagai komunikator ulung yang mampu mengkomunikasikan serta mengkonsolidasikan semua elemen politik maupun kemasyarakatan demi menjaga stabilitas dan akselerasi program-program pemerintah," ucap Arif.
Ia mengharapkan diskursus mengenai kepemimpinan nasional berlangsung konstruktif dengan mengedepankan persatuan bangsa dan kepentingan rakyat.
βKepemimpinan nasional ke depan dapat terus berjalan secara konstruktif, dengan mengedepankan figur-figur yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan bangsa dan kepentingan rakyat seperti Prof. Dasco,β ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.
Muzani mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki jadwal yang padat, serta memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung untuk memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).
"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat konferensi pers usai Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.