NADIKABAR.COM — Mabes Polri mengungkap aturan penentuan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan tidak ada perlakuan khusus dalam proses sidang etik terhadap Listyo Sigit.

"Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Trunoyudo menjelaskan mekanisme penyusunan Majelis Sidang KKEP tertuang dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (1)Susunan organisasi KKEP terdiri atas:a. Ketua;b. Wakil Ketua; danc. Anggota.