NADIKABAR.COM — Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta. Sidang etik digelar usai Ahrie ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS (Ahrie Sonta) oleh Div Propam Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Isir menjelaskan sidang etik akan dilakukan secara bergantian. Dia mengatakan Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang lebih dulu.
"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS," imbuh Isir.
Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan bahwa para tersangka terindikasi menyusup ke perangkat komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
