Diketahui, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Perbuatan makar yang disangkakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Adapun dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, yaitu LSP, AS, EHS, dan SU.