NADIKABAR.COM — Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri memastikan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS yang melibatkan Bupati Kupang berinisial YL berjalan profesional.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mengasistensi Direktorat Reserse (Ditres) PPA-PPO Kepolisian Daerah NTT dalam proses pengusutan kasus.
Dari asistensi itu, ia memastikan bahwa jajaran Ditres PPA-PPO Polda NTT menangani kasus dengan profesional.
"Asistensi tetap dilakukan dari mulai awal sampai dengan hari ini kami tetap melakukan asistensi. Teman-teman dari Polda NTT melakukan penanganan penegakan hukum secara profesional," katanya.
Maka dari itu, Nurul membantah isu yang beredar bahwa kasus dugaan kekerasan seksual tersebut diselesaikan secara damai.
"Kalau teman-teman mungkin membaca di media sosial dan sebagainya bahwa terjadi damai dan sebagainya, mohon izin itu saya sampaikan tidak betul. Jadi, prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur," katanya.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan seksual itu diduga terjadi saat dua orang wanita berinisial EK dan LS mengantar korban berinisial RWM ke rumah jabatan Bupati Kupang YL untuk mendapatkan pekerjaan.
Namun, ketika korban berada di rumah jabatan, peristiwa kekerasan seksual diduga terjadi.
Polda NTT telah menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengatakan peningkatan status itu usai penyidik melakukan gelar perkara khusus pada Kamis (19/11).
Ia mengatakan selama proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 13 orang saksi dan lima orang saksi tambahan.
Penyidik juga telah mengantongi hasil visum atau visum et repertum, pemeriksaan psikologis dan ahli psikologis, serta medis dan ahli pidana.
Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gawai dan pakaian dalam korban.