Selain itu, disangkakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian, serta tidak menaati larangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
Atas putusan PTDH tersebut, AS menyatakan banding.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," kata Isir.
Lebih lanjut, Isir menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur serta kode etik profesi yang berlaku,” katanya.
Ia juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
