NADIKABAR.COM β€” Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.

β€œSanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela.

Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.