Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut dengan delik tindak pidana makar.

Dia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.

“Itu bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan itu harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ujar Habiburokhman.