Nurul memerinci beberapa instansi itu, di antaranya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi dan korban sesuai kewenangannya dan Dinas Sosial terkait penampungan sementara dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait pendampingan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta dengan BP2MI terkait fasilitasi perlindungan dan penanganan pekerja migran Indonesia sesuai kewenangannya.

Langkah yang telah dilakukan lainnya adalah melaksanakan asesmen dan reintegrasi sosial.

Nurul mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dan mencegah korban agar tidak terjebak kembali dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal.