NADIKABAR.COM β Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan susunan majelis sidang etik terhadap salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Jenderal LSP, akan mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
βIni diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,β katanya di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Trunoyudo merespons pertanyaan pewarta terkait pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan menyidangkan etik LSP mengingat yang bersangkutan merupakan jenderal polisi bintang empat.
Dalam Pasal 42 ayat (3) perpol tersebut, diatur bahwa keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.