NADIKABAR.COM — Pengamat hubungan internasional Universitas Budiluhur Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai posisi tawar Indonesia meningkat dalam menangani kejahatan transnasional, dan hal itu menjadi perubahan paling signifikan yang dirasakan warga negara Indonesia di luar negeri.
"Perubahan paling signifikan yang dirasakan WNI di luar negeri adalah meningkatnya posisi tawar (bargaining power) Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis judi daring," kata Andrea kepada NadiKabar, Kamis, menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, isu tersebut tidak lagi dihadapi sebagai kasus hukum lokal, melainkan dibawa ke meja diplomasi tingkat tinggi ASEAN sebagai ancaman keamanan regional.
Tekanan diplomatik yang lebih asertif tersebut memaksa negara-negara mitra untuk lebih kooperatif dalam melakukan penggerebekan bersama dan memfasilitasi penanganan hukum bagi korban. Di sisi lain, bantuan hukum bagi pekerja migran yang terjerat masalah dokumen (overstayer) di kantong-kantong konsentrasi seperti Timur Tengah dan Malaysia kini bergerak lebih taktis karena didukung oleh anggaran perlindungan yang lebih definitif.
