NADIKABAR.COM — Anggota Komisi XIII Fraksi Partai PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat semacam poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10) siang.
Kertas itu merujuk ke Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah untuk syarat daftar calon Pilpres 2024.
Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi-tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan yang lain. Belakangan, kepada wartawan, Yanuar membeberkan alasannya melakukan hal itu. Ia mengaku saat sidang paripurna tidak ada kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan, kompleks parlemen, Jakarta Pusat.
Selain itu, kertas yang bertuliskan kalimat pendek ini diharapkan membuat masyarakat lebih paham terhadap persoalan yang terjadi.
"Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham," ucap Yanuar.
Yanuar mengakui memutuskan melakukan aksi ini atas inisiatifnya sendiri. Sebab, menurutnya, setiap anggota diberikan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat.
"Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," kata Yanuar.
Terkait usulan hak menyatakan pendapat, Yanuar mengaku menjadi salah satu dari anggota dewan dari fraksi PKS yang menyetujui hak menyatakan pendapat (HMP). Ia mengaku menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani dokumen HMP.
Selain itu, menurut Yanuar, partai lain juga turut menandatangani dokumen HMP. Ia menyebut sudah hampir puluhan anggota yang menandatangani dokumen itu.
Yanuar menyebut total jumlah anggota yang tanda tangan ini sudah mencapai batas minimum, yakni 25 anggota. Oleh karena itu, ia beranggapan wacana pemakzulan Gibran sudah sah, dan tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPR RI.
"Oh ya sah kalau... Kan nanti tergantung pimpinan. Kan menyampaikan, mengusulkan hak menyatakan pendapat itu kan hak anggota," katanya.
Belakangan, isu hak menyatakan pendapat mencuat di berbagai fraksi, PDIP misalnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
Selain itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyusulkan penggunaan HMP dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.
Menurutnya, hak interpelasi yang berarti hak bertanya sudah tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Kemudian, hak angket atau hak menyelidiki juga melalui proses yang panjang, terlebih MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas sehingga DPR hanya perlu mengeluarkan hak menyatakan pendapat.
