NADIKABAR.COM — Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) hari ini. Eko dihadirkan langsung dalam sidang yang digelar tertutup tersebut.
Sidang Etik digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Sidang kode etik Eko dipimpin oleh lima perwira tinggi (pati) Polri.
Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi dan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. Sementara posisi anggota komisi sidang diisi oleh Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
Dalam video yang dilihat NadiKabar, Eko tampak mengenakan seragam dinas Polri. Dimana ada dua bintang tersemat di bahu kiri dan kanan, tanda pangkat jenderal bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi (Irjen).
Eko juga tampak menggunakan topi Polri saat masuk ke ruang sidang. Dia terlihat duduk di hadapan para majelis komisi sidang.
Eko tampak memegang lembaran kertas di tangannya sembari mendengarkan jalannya persidangan. Hingga kini sidang etik tersebut masih berlangsung.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka ialah:
- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta- Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.
"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.
Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.