Mekanisme lebih rinci pun juga sudah diatur dalam Pasal 46 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Pada pasal ini menjelaskan, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil presiden.
Kemudian, presiden akan mengusulkan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Selanjutnya, MPR akan menerima dua nama calon yang diusulkan oleh presiden kemudian memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Dua calon yang diusulkan ini wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dipilih.
Calon yang mendapat suara terbanyak dalam sidang paripurna MPR akan ditetapkan sebagai wapres. Namun, jika kedua calon memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan diulang 1 (satu) kali.
Jika sudah diulang tetapi hasilnya tetap sama, presiden yang kemudian berhak memilih salah satu di antara kedua calon untuk ditetapkan menjadi wakil presiden.
Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menegaskan jika pengusulan dua nama calon wapres adalah kewenangan penuh yang dimiliki presiden. Menurut Mahfud, tidak boleh ada pihak yang ikut campur atau mendesakkan nama tertentu sebagai pengganti Gibran.
Sementara itu, Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, Kamis (12/11) siang ini. Dia mengantar surat yang dibawa pakai map putih itu kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Jakarta.
