Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo berkonsultasi dengan partai-partai koalisi untuk nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sesuai dengan UU MD3, menurut Yusril, Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
