NADIKABAR.COM — Sejumlah ketua umum partai politik (ketum parpol) akan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto usai Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai Wapres.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan pertemuan Prabowo bersama ketum parpol diagendakan di Istana Bogor sore ini.

"Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor," kata dia kepada wartawan, Jumat (13/11).

Muzzammil mengatakan dirinya mewakili partai sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo sudah berencana hadir dalam pertemuan. Belum diketahui mengenai agenda pertemuan di Istana Bogor nanti.

"Ya Insyaallah (hadir)," ujar Al Muzzammil.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga menyampaikan adanya rencana pertemuan tersebut. Hermawi mengatakan Ketum NasDem Surya Paloh akan turut hadir dalam pertemuan partai koalisi Prabowo itu.

Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo berkonsultasi dengan partai-partai koalisi untuk nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Sesuai dengan UU MD3, kata Yusril, Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi. Namun penentuan dua nama calon yang disetor ke MPR untuk dipilih tetap hak prerogratif presiden.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

"Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," sambungnya.

Meski begitu, Yusril belum tahu kapan pertemuan dengan partai koalisi itu dilakukan. Namun, ia menekankan bahwa Prabowo memberikan sinyal berkonsultasi dengan koalisi untuk menentukan 2 nama pengganti Gibran.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.

Diketahui, Gibran telah resmi mengundurkan diri dari Wakil Presiden usai menyerahkan surat ke MPR. Dalam UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari.