"Ini ingin kita rasionalkan. Jadi, satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," kata Presiden.
Kepala Negara mengungkapkan belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau Rp400 triliun berpotensi hilang akibat praktik penggelembungan harga atau mark up.
"Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun," ujar Prabowo.
Sebagai bentuk pemanfaatan hasil penghematan, Prabowo berencana memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat.
Setiap provinsi akan memperoleh tambahan anggaran Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan sedikitnya Rp20 miliar.
