Ketentuan soal mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.
Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan. MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang Istimewa dan menggelar pemilihan cawapres.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden," demikian bunyi Pasal 46 ayat 1 UU MD3.
