"Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya.

Sebelumnya, pada rapat gabungan 13 November lalu, MPR sepakat sidang paripurna digelar pada 2 Desember 2026. Kemudian, batas waktu Prabowo menyerahkan nama usulan pada 18 November 2026.