NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menjadi bangsa besar yang mampu memperbaiki kekurangan dan menghilangkan kemiskinan.

Dalam pidato pada perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu, Prabowo mengatakan bahwa bangsa yang terhormat adalah bangsa yang rakyatnya dapat hidup dengan layak dan bermartabat.

"Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang rakyatnya hidup terhormat. Kita harus menghilangkan kemiskinan. Kalau kita ingin jadi bangsa terhormat, kita harus menghilangkan kemiskinan," kata Presiden Prabowo dipantau secara daring.

Ia menyampaikan Indonesia harus berani melihat berbagai kekurangan yang masih dimiliki. Namun, masyarakat tidak boleh memiliki sikap rendah diri atau inferiority complex dengan selalu mengagumi bangsa asing dan merendahkan kemampuan bangsa sendiri.

Kepala Negara menilai sikap saling menjatuhkan justru dapat menghambat upaya Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri.

Presiden Prabowo kemudian mengingatkan bahwa politik sejatinya merupakan kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Karena itu, seseorang yang ingin memperbaiki keadaan harus memiliki keberanian untuk terjun langsung dan mengambil tanggung jawab.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengeluhkan berbagai persoalan tanpa berupaya mencari solusi.

"Kalau kita bisanya mengeluh, caci maki. Jakarta macet, yang dicaci maki adalah gubernur atau pemerintah. Kader-kader warga negara yang bertanggung jawab ya dia kalau dia ingin memperbaiki keadaan macet dia masuk politik. Maju. Jadi gubernur," ujarnya.

Presiden Prabowo mencontohkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang kini mengambil tanggung jawab untuk mengatasi persoalan di Ibu Kota setelah terpilih menjadi gubernur.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberanian dan pengorbanan bagi siapa pun yang ingin memperbaiki kehidupan masyarakat melalui jalur politik.

Ia menegaskan cita-cita menjadi bangsa yang terhormat harus diwujudkan dengan memastikan seluruh rakyat dapat hidup sejahtera.

Kepala Negara juga mempertanyakan kelayakan Indonesia menyandang status sebagai salah satu negara anggota G20 apabila masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

"Kenapa kita berani jadi anggota G20 kalau rakyat kita masih sangat miskin dan ada yang susah makan?" pungkasnya.