NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan sistem politik dan ekonomi Indonesia agar demokrasi tidak dikuasai pemilik modal besar dan perekonomian kembali berlandaskan amanat konstitusi.
"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Prabowo menyoroti tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik sehingga perlu dikoreksi.
Presiden mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Sementara itu, biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu dipertanyakan kesesuaiannya dengan cita-cita para pendiri bangsa.
