Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun diperkirakan dapat dihemat melalui pembenahan pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan penggelembungan harga.
"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujarnya.
Prabowo mencontohkan pengadaan barang di tingkat daerah yang masih dilakukan secara terpisah, meskipun barang yang dibeli memiliki jenis dan spesifikasi sama.
Salah satunya pengadaan obat oleh rumah sakit yang dapat menghasilkan 20 hingga 30 harga berbeda untuk jenis obat yang sama.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa sehingga pembelian tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh sekitar 500 kabupaten dan puluhan kementerian.
Presiden memperkirakan pembenahan sistem pengadaan tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 40 persen.
