NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, APBN 2027 harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial.
Arahan Presiden Prabowo itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara yang melaporkan hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Dalam rapat tersebut, DPR bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk menjadi UU APBN 2027
"Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan, dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, kemudian belanja negara Rp4.100 triliun lebih. Kemudian, dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini," kata Menkeu Suahasil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.
Suahasil kemudian menyampaikan kembali arahan Presiden kepada dirinya dan pejabat negara lain yang turut mengikuti rapat.
"Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel, dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan membangun infrastruktur," ujar Suahasil.
Dalam pertemuan yang sama, Suahasil melanjutkan isu-isu yang dibahas juga mengenai investasi-investasi yang akan ditangani Danantara, kemudian kolaborasi antara APBN dan Danantara dalam program-program pembangunan.
"Kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi, ibaratnya, Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia," kata Suahasil.
Ia melanjutkan APBN digunakan untuk membiayai program-program yang sifatnya pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintah. "Kemudian, Danantara itu adalah investasi. Investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi, kita banyak membicarakan gerak, sinergi yang perlu kita lakukan bersama," kata Menkeu Suahasil.
