Pengunduran diri itu disampaikan sehari setelah Gibran menyatakan siap menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya oleh Mahkamah Agung (MA).
Pada Selasa (10/11), Gibran mengatakan akan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 dalam proses tersebut.
Di saat bersamaan, DPR menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan itu telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, melampaui syarat minimal 25 anggota.
