Selain pembersihan dan penghijauan, Pramono meminta pembangunan pagar kawasan diselesaikan untuk mencegah aktivitas pembuangan sampah ilegal kembali terjadi.
Berdasarkan laporan peninjauan, progres pembangunan pagar saat ini telah mencapai 70 persen.
Pekerjaan tersebut sebelumnya terkendala okupasi lahan dan persoalan pencatatan aset di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Taman Hutan Kota Penjaringan dibangun pada 2010 hingga 2011 di atas lahan seluas 4,4 hektare serta memanfaatkan sebagian lahan PT Jakpro seluas 9.578 meter persegi.
Penataan pagar telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,5 miliar.
Untuk mempercepat penyelesaiannya, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jasa Marga, serta perangkat wilayah dan instansi terkait. Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi pemagaran di sisi jalan tol.
Pramono juga meminta pengawasan akses jalan menuju kawasan diperketat.
