"Dalam proses rekrutmen yang akan dilakukan, kita bekerja sama dengan LPDP Pusat, tetapi secara khusus untuk Jakarta yang akan saya bangun adalah sistemnya. Maka betul-betul keluarga tidak mampu menjadi prioritas, termasuk kalau harus mendapatkan bantuan kompetensi bahasa dari Pemerintah DKI Jakarta, kami akan berikan bantuan untuk itu," jelas Pramono.
Selain program beasiswa, Pramono menyampaikan rencana perluasan akses pendidikan melalui kebijakan Sekolah Swasta Gratis.
Program tersebut berpotensi dikembangkan untuk menjangkau lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, dengan mempertimbangkan kemampuan APBD dan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah DKI Jakarta mulai menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis. Dan mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren," katanya.
Pramono menegaskan, pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta, termasuk pendidikan agama.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Pemutihan Ijazah, Sekolah Swasta Gratis, dan rehabilitasi sekolah.
Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 sebesar 85,05, tertinggi secara nasional, sebagai salah satu indikator perkembangan kualitas pembangunan manusia.
Menurutnya, pesantren, madrasah, dan tenaga pendidik agama memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat Jakarta.
