NADIKABAR.COM — Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, menolak Praperadilan yang diajukan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin. Dengan demikian, status tersangka Bahtiar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 tetap sah.
"Putusan penolakan permohonan Praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap BB [Bahtiar Baharuddin] telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, usai persidangan perkara: 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11).
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan pemeriksaan Praperadilan hanya terbatas pada aspek formil saja, bukan menguji substansi atau materi pokok perkara.
Hakim menilai dalil Bahtiar yang menyebut dirinya sebagai kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas telah memasuki ranah pembuktian perkara pokok. Hal tersebut nantinya harus diuji dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Terkait keberatan penggunaan alat bukti, hakim bilang pihak Bahtiar tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.
Hakim juga menegaskan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tetap dapat digunakan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti tersebut tidak sah.
Selain itu, hakim berpendapat Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka.
Setelah putusan Praperadilan tersebut, kata Soertami, penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dan merampungkan pemberkasan perkara yang menjerat Bahtiar.
"Pascaputusan Praperadilan ini, penyidik akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok terhadap tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor guna menguji materi pokok perkaranya," tandasnya.
