“Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya. Menurut dia, gubernur di banyak daerah juga melaporkan masalah serupa.

Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ia menegaskan sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan.

“Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita,” tuturnya.