NADIKABAR.COM — Presiden Polandia Karol Nawrocki kembali memveto rancangan undang-undang (RUU) yang mengimplementasikan ketentuan utama Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act) Uni Eropa pada Jumat (13/11).
Veto tersebut merupakan yang kedua kalinya, sehingga menjadi hambatan baru bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk.
UU tersebut bertujuan memberikan kewenangan kepada regulator untuk memerintahkan penghapusan atau pemblokiran konten ilegal di internet, termasuk ancaman kriminal dan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Nawrocki, yang merupakan sekutu partai oposisi nasionalis Law and Justice, berpendapat bahwa langkah-langkah yang diusulkan akan memberikan kendali berlebihan terhadap pejabat pemerintah atas kebebasan berekspresi.
"Bukan tugas seorang pejabat untuk memutuskan apakah suatu konten tertentu merupakan tindak pidana atau bukan. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan independen," kata Nawrocki dalam sebuah pernyataan video, Jumat.
